Sejarah, Visi & Misi, Struktur Organisasi tahuradjuanda.jabarprov.go.id
Sejarah Tahura








Ir.H.Djuanda
Ir.H.Djuanda

Tokoh yang namanya diabadikan menjadi Taman Hutan Raya di Jawa Barat atas Jasa-jasanya dan Tauladan semasa hidupnya

Selengkapnya


Gubernur Jawa Barat 1960 -1970
Gubernur Jawa Barat 1960 -1970

Tokoh Jawa Barat yang menggagas Taman Hutan Wisata Alam yang sekaligus Kebun Raya, cikal bakal Tahura Ir.H.Djuanda saat ini

Selengkapnya


Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda terletak disebelah Utara Kota Bandung berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota, secara geografis berada pada 1070 30’ BT dan 60 52’ LS,secara administrasi berada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dan sebagian masuk Desa Mekarwangi, Desa Cibodas, Desa Langensari, dan Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat serta Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung.
Berdasarkan hasil rekonstruksi tata batas Tahura Ir.H.Djuanda tahun 2003, luasnya adalah 526,98 ha.
Taman terbesar yang pernah dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulosari dengan luas 590 ha. Perintisannya dimulai tahun 1912 bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung, sekarang dikenal sebagai “Gua Belanda”, yang peresmiannya dilakukan tahun 1922.
Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kawsan Hutan Lindung Pulosari ini otomatis menjadi asset pemerintahan Republik Indosnesia Yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan.

Beruntung Bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat pada tahun 1960-1070 memiliki Pemimpin sekelas Gubernur Mashudi yang mempunyai visi jauh ke depan, dengan didukung oleh Administratur Bandung Utara merangkap Direktur Akademi Ilmu Kehutanan Ir.Sambas Wirakusumah, juga didukung oleh Mentri Kehakiman Ismail Saleh dan Dirjen Kehutanan Soejarwo, pada tahun 1960 Letjen (Purn.) Mashudi mulai menggagas Taman Hutan Wisata Alam yang sekaligus Kebun Raya.
Pada Tahun 1963, seorang Pemimpin Indonesia asal Jawa Barat Ir.H.Rd. Djoeanda Kartawidjaja meninggal.
Untuk mengenang jasa-jasa Almarhum, maka Taman Hutan Kota tersebut pada tanggal 23 Agustus 1965 diresmikan oleh Gubernur Mashudi dan diberi nama menjadi Kebun Raya Rekreasi Ir.H.Djuanda, yang kemudian dikelola oleh Jawatan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Pemberian nama Ir.H.Djuanda pada hutan lindung ini terkait dengan jasa-jasa Almarhum yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa laut Indonesia yakni termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulaun Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal sebagai negara kepulauan dalam konvensi hokum laut United Nations Convention on Law of The Sea.
Ir.H.Djuanda juga sangat berjasa, karena pada tanggal 20 Mei 1961, selaku Pejabat Presiden RI menetapkan Surat Keputusan Presiden No.238 tahun 1961 tentang Perkumpulan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan Pendidikan Kepanduan di seluruh Wilaya Republik Indonesia. Pramuka, singkatan dari “Praja Muda Karana”, yang berarti orang muda yang berkarya
Pada tahun 1985, Mashudi dan Ismail Saleh, masing-masing sebagai pribadi dan Soedjarwo selaku Mentri Kehutanan mengusulkan kepada Presiden Soeharto pada waktu itu untuk mengubah status Taman Wisata Alam Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya (Tahura).
Dan usulan tersebut diterima dan dikukuhkan melalui Keppres No.3/1985 tanggal 12 Januari.
Peresmian Taman Hutan Raya (Tahura) Ir.H.Djuanda dilakukan pada tanggal 14 Januari 1985, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Ir.H.Djuanda.
Mengingat lokasi Tahura IR.H.Djuanda yang berada pada lintas wilayah Kabupaten dan Kota, seperti telah disebut di atas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000, kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Pemerinta Provinsi Jawa Barat membentuk Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang secara teknis maupun administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Perda No.5 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan Tahura Ir.H.Djuanda, Mentri Kehutanan melalui Surat Keputusan Mentri Nomor : 192/KPts-II/1985 membentuk Badan Pembina Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda yang diketuai oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) serta menunjuk Perum Perhutani sebagai Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pembangunan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda.
Anggota Badan Pembina terdiri atas Wakil Perguruan Tinggi, yaitu :
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk.
Tugas dari Badan Pembina Tahura Ir.H.Djuanda adalah :
- Memberikan pengarahan pembangunan dan pengembangan Taman Hutan Raya
- Menyusun rencana jangka panjang dan menengah
- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda.
Kronologis Peraturan Perundangan Pengelolaan Taman Hutan RayaIr. H. Djuanda
No. PERATURAN PERUNDANGAN URAIAN
1. 1. Mentan Nomor : 575/Kpts/Um/8/1980 Penetapan Taman Wisata Curug Dago seluas 590 Ha.
2. Tahun 1984 Penataan Batas kawasan oleh Badan INTAG-Departemen Kehutanan.
3. Kepres Nomor : 3/M/1985 Penetapan Taman Wisata Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
4. 1. Menhut Nomor : 192/Kpts-II/1985 Pengaturan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
5. 1. Menhut Nomor : 193/Kpts-II/1985 Penunjukkan Anggota Badan Pembina Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Wakil PTN dan Tokoh Masyarakat.
6. 1. Menhut Nomor : 107/Kpts-II/1985 Penunjukan Anggota Badan Pembina Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Wakil PTN dan Tokoh Masyarakat.
7. 1. Menhut Nomor : 107/Kpts-II/2003 tanggal 24 Maret 2003 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
8. Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 Perubahan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Terbentuknya UPTD Balai Pengelolalaan Taman Hutan Raya)
9. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 120 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peda Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.


Visi & Misi






VISI
“Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan rakyat ”.


MISI
1. Meningkatkan kontribusi pemanfaatan kawasan hutan melalui pariwisata alam untuk kepentingan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
2. Mengoptimalkan distribusi manfaat pariwisata alam bagi semua pihak.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi kehidupan umat manusia.
4. Meningkatkan pengembangan produksi aneka pariwisata alam.
5. Menciptakan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam prose perencanaan, pengelolaan dan kemitraan dengan penyelenggara pariwisata alam.


          
Struktur Organisasi